Pasuruan - Pemerintah Desa Kepulungan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Ketua RW di Balai Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jumat malam (23/1/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Ada dua agenda utama yang dibahas dalam forum tersebut. Pertama, upaya pemerintah desa dalam mengupayakan legalitas surat tanah milik warga Kepulungan secara gratis.

Kedua, penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2025 yang meliputi LKPJ, LPDD, dan IPPD.

Sekretaris Desa Kepulungan Fahruddin Salim mengatakan, legalitas surat tanah menjadi salah satu misi prioritas kepala desa.

“Termasuk misi Kades Kepulungan untuk mengusahakan legalitas surat tanah secara gratis. Tahun ini Pemdes tetap mengupayakan program tersebut bisa terealisasi,” ujar Fahruddin.

Selain itu, rapat juga menyoroti pertanggungjawaban realisasi APBDes 2025. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menyerap porsi cukup besar dari dana desa.

Ketua BPD Kepulungan Sugeng Sugianto mengakui, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Pasalnya, di tengah keterbatasan anggaran, program wajib seperti BLT, ketahanan pangan, hingga penanganan stunting tetap harus berjalan.

“Meski dana terbatas, bagaimana caranya semua bisa tercover, bagaimana memaksimalkan dana desa dengan tetap mematuhi regulasi,” pungkas Sugeng. (KIM Pulung)